img
Agenda Kegiatan
Berita Terpopuler

MONITORING GABUNGAN BERSAMA KEJARI INHIL,POLRES DAN INSPEKTORAT INHIL

MONITORING GABUNGAN BERSAMA KEJARI INHIL,POLRES DAN INSPEKTORAT INHIL

Dibaca: kali  Kamis,12 November 2020 | 12:26:am WIB
MONITORING GABUNGAN BERSAMA KEJARI INHIL,POLRES DAN INSPEKTORAT INHIL

KUALA INDRAGIRI- Dinas PMD melaksanakan monitoring dan evaluasi (monev) gabungan bersama Kejari Inhil, Polres Inhil, Inspektorat Inhil, Fasilitator Kabupaten DMIJ Plus Terintegrasi dan P3MD. Kegiatan monev ini dilaksanakan di 5 Kecamatan diantaranya Kecamatan Kuindra, Kempas, Teluk Belengkong, Tanah Merah dan Kemuning dimulai tanggal 10 dan 12 November 2020.

Plt Kepala Dinas PMD bapak Budi Pamungkas mengingatkan kepada seluruh kepala desa di kecamatan Kuindra untuk segera menyelesaikan kegiatan pada tahun 2020 ini dan mempersiapkan kegiatan pada 2021 nanti.

"Tahun 2021 info awal dana desa sudah ada pagunya tinggal menunggu regulasi terkait, sedangkan  untuk add kemungkinan terjadi pengurangan . Kemudian ada nya perubahan terhadap bpjs kesehatan, sdh dianggarkan sesuai Permendagri  No 119  Tahun 2019". Ujar beliau.

Pihak kejaksaan negeri yang diwakili oleh bapak Yogi juga menegaskan pekerjaan yang dilakukan harus sesuai dengan aturan dan tepat waktu, menimbang kegiatan yang bersumber dari Dana Desa (DD) maupun Alokasi Dana Desa (ADD) sangat rentan penyelewengan.

"Kami ingin melihat sejauh mana progres pekerjaan dan pencairan kegiatan 2020 karna implikasi nya ke 2021. Pekerjaan harus tepat mutu dan tepat waktu, kami tetap mengawasi. Tolong manfaatkan program-program yang telah ada seperti jaga desa, agar desa bisa bekerja dengan aman tentunya dengan  komunikasi dan koordinasi". Imbuhnya.
 

Sejalan dengan kejaksaan, pihak Polres Inhil yang diwakili bapak Indra Lubis juga mengingatkan kepada kepala desa dan perangkatnya jangan sampai ada yang terjerat hukum serta mengingat kembali fungsi dari Sekretariat Bersama (Sekber).

"Sekber sudah ada tahun 2019 tapi bisa dibentuk tahun 2020 akhir dg tujuan menerima pengaduan dari seluruh masyarakat. Tujuan sekber menghindari terjadinya masalah hukum terhadap kades dan perangkat. Selama pandemi kita dituntut capat tepat tapi akuntabilitas terutama berkaitan dengan administrasi". Tutur beliau.

Pihak Inspektorat juga menjelaskan sering ditemukan perangkat desa kurang memahami aturan-aturan yang ada. Dalam kegiatan fisik/pembangunan, banyak yang tidak mempedomani gambar  dan RAB yang dibuat serta adanya markup bahan berbeda dengan RAB.



 

Tulis Komentar
Berita Terkait